Pemprov Sumut Siapkan Dana Rp31 M untuk Program Sekolah Gratis di Nias
Tayang: Sabtu, 20 September 2025 13:12 WIB Baca tanpa iklan
 |
| Dalam konferensi pers yang digelar di sebuah ruang pertemuan resmi, seorang narasumber menyampaikan Penjelasan
|
Sumatra Utara – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara kembali menegaskan komitmennya dalam meningkatkan kualitas pendidikan, khususnya di wilayah kepulauan yang selama ini dikenal menghadapi berbagai tantangan infrastruktur dan akses. Melalui kebijakan terbaru, Pemprov Sumut mengalokasikan anggaran sebesar Rp31 miliar untuk mewujudkan program sekolah gratis di Kepulauan Nias. Program ini akan berlaku mulai tahun ajaran 2026–2027, dengan sasaran utama 144 SMA dan SMK negeri yang tersebar di lima kabupaten/kota di wilayah kepulauan tersebut. Kebijakan ini diharapkan menjadi titik balik penting bagi pemerataan pendidikan di Sumatera Utara, terutama bagi masyarakat di daerah yang selama ini masih tertinggal.
Program sekolah gratis ini tidak hanya berfokus pada pembebasan Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) semata, melainkan juga mencakup penghapusan berbagai pungutan lain yang kerap membebani orang tua siswa. Dalam banyak kasus, siswa dan orang tua masih harus menanggung biaya tambahan seperti uang buku, uang seragam, hingga biaya kegiatan sekolah yang sifatnya wajib. Dengan adanya kebijakan baru, pemerintah berupaya menghapus hambatan finansial tersebut, sehingga akses pendidikan dapat lebih inklusif dan merata. Hal ini menjadi langkah progresif dalam mewujudkan salah satu hak dasar masyarakat, yakni pendidikan yang layak dan terjangkau.
Selain aspek pembebasan biaya sekolah, program ini juga tengah dirancang untuk terintegrasi dengan penyediaan fasilitas pendukung, seperti akses internet gratis di sekolah. Pemprov Sumut menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk memastikan bahwa sekolah-sekolah di Nias tidak hanya bebas pungutan, tetapi juga mendapatkan akses digital yang memadai. Integrasi ini penting mengingat tantangan terbesar dunia pendidikan modern bukan hanya soal biaya, tetapi juga soal kesiapan menghadapi era digital. Dengan fasilitas tersebut, diharapkan siswa Nias memiliki kesempatan yang sama dengan daerah lain untuk mengakses informasi, belajar daring, dan mengasah keterampilan digital.
Baca juga: OTT Dua Oknum Polantas di Medan: Dugaan Pungli yang Guncang Kepercayaan Publik
Namun, pelaksanaan program ini tentu tidak lepas dari tantangan. Salah satunya adalah memastikan agar alokasi dana Rp31 miliar tersebut digunakan secara efektif dan tepat sasaran. Pemerintah masih melakukan kajian mendalam mengenai besaran biaya yang akan dialokasikan per sekolah maupun per siswa. Pasalnya, kebutuhan biaya operasional sekolah di tiap kabupaten atau kota di Nias bisa berbeda, sehingga diperlukan mekanisme pembagian yang adil. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa kebijakan ini tidak tumpang tindih dengan program bantuan pendidikan lain, seperti Dana BOS, agar tidak terjadi pemborosan atau duplikasi anggaran.
Dalam konteks sosial, kebijakan ini disambut baik oleh masyarakat Kepulauan Nias, terutama kalangan orang tua dan pelajar. Selama ini, banyak keluarga yang harus berjuang keras untuk membiayai pendidikan anak mereka, meskipun sekolah negeri seharusnya lebih terjangkau. Tidak jarang pula, ada anak-anak yang terpaksa putus sekolah karena beban biaya tambahan di luar SPP. Dengan adanya program sekolah gratis, masyarakat berharap bahwa akses pendidikan benar-benar dapat dirasakan oleh semua kalangan, termasuk mereka yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah.
Meski demikian, sejumlah pengamat pendidikan menilai bahwa keberhasilan program ini tidak hanya bergantung pada pembebasan biaya, tetapi juga pada peningkatan kualitas pengajaran. Mereka menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan tenaga pengajar yang berkualitas, perbaikan sarana dan prasarana sekolah, serta kurikulum yang relevan dengan kebutuhan zaman. Tanpa peningkatan kualitas, kebijakan sekolah gratis dikhawatirkan hanya menyelesaikan persoalan finansial tanpa memberikan dampak signifikan terhadap mutu pendidikan. Oleh karena itu, Pemprov Sumut perlu memastikan bahwa program ini berjalan beriringan dengan reformasi pendidikan yang lebih menyeluruh.
Pada akhirnya, kebijakan pengalokasian Rp31 miliar untuk sekolah gratis di Kepulauan Nias mencerminkan perhatian pemerintah terhadap pembangunan sumber daya manusia di wilayah kepulauan. Dengan pendidikan yang lebih merata, diharapkan lahir generasi muda Nias yang lebih berdaya saing, mampu bersaing di tingkat nasional maupun global. Program ini juga menjadi contoh bagaimana pemerintah daerah dapat mengambil langkah konkret dalam mengurangi kesenjangan antarwilayah, sekaligus memperkuat fondasi pembangunan jangka panjang. Harapannya, inisiatif ini dapat berkelanjutan dan menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia untuk menempatkan pendidikan sebagai prioritas utama pembangunan.