Kepala Desa Terjerat Kasus Judi Online Pakai Dana Desa
Tayang: Rabu, 15 Agustus 2025 14:03 WIB Baca tanpa iklan
 |
| Hendra Wahyu Saputra
|
Kasus Penyimpangan Dana Desa di Simalungun Menggemparkan Publik
Kasus penyalahgunaan dana desa di Simalungun, Sumatera Utara, oleh Kardianto, Kepala Desa Nagori Banjar Hulu sekaligus Ketua APDES Simalungun, menjadi sorotan publik karena melanggar amanah publik. Dana desa sebesar lebih dari Rp 570 juta yang seharusnya digunakan untuk pembangunan desa, dialihkan ke rekening pribadi dan dipergunakan untuk judi online.
Kepala Desa Lain Terlibat, Kerugian Negara Mencapai Rp 677 Juta
Selain Kardianto, terdapat 5–6 kepala desa lain yang terlibat di awal 2025. Total kerugian negara diperkirakan mencapai Rp 677 juta. Menteri Desa, Yandri Susanto, menindaklanjuti kasus ini dengan melapor ke Bareskrim Polri agar proses hukum berjalan transparan dan adil. PPATK dan Kejaksaan juga dilibatkan untuk memastikan aset desa yang diselewengkan dapat dikembalikan, dan pelaku diadili sesuai hukum.
Kasus Serupa Terjadi di Kalimantan Barat
Kasus penyimpangan dana desa juga terjadi di Desa Tebas Kuala, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Kepala Desa Hendra Wahyu Saputra (HS) diduga melakukan penyimpangan dana desa sebesar Rp 655 juta.
- HS membuat Surat Pertanggungjawaban fiktif.
- Ia menaikkan biaya anggaran secara ilegal.
- Dana tersebut digunakan untuk judi online.
- Hendra hanya mengembalikan sekitar Rp 80 juta dan kini menghadapi proses hukum sesuai peraturan.
Pelanggaran Hukum yang Jelas
Tindakan para kepala desa ini jelas melanggar:
- Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan terkait tindak pidana korupsi
Pengelolaan dana desa seharusnya dilakukan transparan dan akuntabel, dengan pengawasan ketat dari aparat hukum serta partisipasi masyarakat. Pelaku yang terbukti bersalah wajib mendapatkan sanksi tegas agar menjadi efek jera.
Pentingnya Pengawasan oleh Masyarakat
Masyarakat desa perlu aktif mengawasi penggunaan dana desa:
- Meminta laporan keuangan terbuka.
- Melibatkan lembaga pengawas resmi.
Hal ini penting agar dana desa tepat sasaran untuk kemajuan dan kesejahteraan warga desa, sekaligus menjaga kredibilitas pemerintah desa di mata hukum dan publik.
Penutup
Kasus ini menjadi peringatan penting bagi semua pihak: pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, dan setiap pelanggaran akan ditindak secara hukum. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat adalah kunci agar dana desa benar-benar memberikan manfaat bagi pembangunan dan kesejahteraan warga.