Situs Resmi Pemprov Sumut Diretas Hacker, Digunakan untuk Promosi Produk Ilegal Obat Penggugur Kandungan
Tayang: Selasa, 20 September 2025 18:42 WIB Baca tanpa iklan
 |
| Situs Resmi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang diretas oleh hacker. Situs tersebut digunakan untuk promosi ilegal obat penggugur kandungan, jelas dari konten iklan obat di halaman webnya.
|
Pendahuluan: Insiden Keamanan Siber di Sumatera Utara
Pada tanggal 30 September 2025, situs resmi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut), yaitu sumutprov.go.id, mengalami peretasan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Kejadian ini menjadi perhatian serius karena situs resmi pemerintah digunakan untuk menampilkan konten ilegal, yakni promosi obat penggugur kandungan bernama Cytotek (Misoprostol). Insiden ini menyoroti betapa pentingnya keamanan siber bagi lembaga pemerintahan dan perlunya pengawasan konten yang diterbitkan di website resmi pemerintah.
Kronologi Kejadian
Kejadian peretasan diketahui pada pagi hari ketika beberapa warga mencoba mengakses situs Pemprov Sumut dan mendapati artikel promosi obat ilegal yang mencantumkan nomor WhatsApp untuk pemesanan. Artikel tersebut secara keliru menyebut obat tersebut direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Segera setelah laporan diterima, tim Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Sumut menindaklanjuti dengan menurunkan artikel ilegal dan memeriksa sistem keamanan website.
Tindakan Pemerintah dan Respon Resmi
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Sumut, Erwin Hotmansyah Harahap, menegaskan bahwa konten tersebut tidak pernah dipublikasikan oleh Pemprov Sumut. Ia menambahkan bahwa pihaknya telah menurunkan artikel secara cepat dan sedang melakukan investigasi internal untuk memperkuat sistem keamanan agar kejadian serupa tidak terjadi di masa mendatang.
Selain itu, pemerintah daerah juga berkoordinasi dengan tim keamanan siber nasional untuk menelusuri jejak peretas, serta memastikan seluruh server dan database terlindungi dari potensi serangan lanjutan.
Dampak Peretasan terhadap Publik dan Layanan Pemerintah
Peretasan ini berdampak pada citra publik pemerintah Sumut dan menimbulkan kekhawatiran masyarakat terkait keamanan data dan informasi di situs resmi. Selain itu, insiden ini sempat mengganggu akses warga yang ingin mendapatkan informasi resmi seputar layanan publik, kebijakan daerah, dan informasi pemerintahan lainnya.
Kejadian ini menjadi pengingat bahwa setiap lembaga pemerintahan harus memprioritaskan keamanan digital, baik dari sisi teknis (server, firewall, dan sistem keamanan) maupun dari sisi pengawasan konten.
Kasus Serupa di Wilayah Lain
Insiden serupa juga terjadi pada situs resmi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Medana. Website bpbd.go.id menampilkan artikel promosi Cytotek yang sama, lengkap dengan cara penggunaan dan tautan pemesanan. Kepala BPBD Medan, Yunita Sari, menyatakan bahwa timnya tidak dapat mengakses situs setelah mengetahui adanya peretasan dan sedang berkoordinasi dengan Kominfo Sumut untuk mengatasi masalah ini.
Kesimpulan: Pelajaran dari Peretasan Situs Pemerintah
Peretasan situs resmi Pemprov Sumut menunjukkan bahwa lembaga pemerintah sangat rentan terhadap serangan siber. Penggunaan website resmi untuk mempromosikan produk ilegal menimbulkan risiko serius bagi kredibilitas pemerintah dan keamanan informasi publik.
Langkah yang harus diambil antara lain:
- Memperkuat sistem keamanan server dan database.
- Menyaring dan memonitor konten yang dipublikasikan secara real-time.
- Melatih staf IT dan admin website agar lebih waspada terhadap potensi serangan siber.
- Mengedukasi masyarakat terkait sumber informasi resmi pemerintah.
Dengan tindakan cepat, koordinasi antar lembaga, dan kesadaran akan keamanan digital, insiden serupa di masa depan dapat diminimalkan, sehingga situs pemerintah tetap menjadi sumber informasi yang aman dan terpercaya bagi masyarakat.