Kejati Sumut Tegaskan Tidak Akan Ada Toleransi Terhadap Korupsi Aset Negara, Rp 150 Miliar
Table of Contents
Tayang: Rabu, 22 Oktober 2025 17:29 WIB Baca tanpa iklan
Penulis: Revandy, Jurnalis Muda
Editor: Kevin Syaputra
 |
5,089 viewers
Kasus ini bermula dari dugaan pengalihan lahan milik PTPN I yang dikelola secara tidak transparan. Lahan yang seharusnya digunakan untuk kepentingan negara dialihkan melalui kerja sama dengan pihak swasta, termasuk PT Ciputra Land, sehingga menimbulkan dugaan kerugian finansial bagi negara.
Dalam penyelidikan awal, Kejati Sumut menemukan bahwa dari total lahan yang dialihkan, hanya sebagian kecil yang pengalihannya sah secara hukum. Dugaan kerugian negara diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah, dan penyidikan terus dilakukan untuk memastikan jumlah pastinya.
Tiga tersangka telah ditetapkan terkait kasus ini, termasuk pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumut dan direktur anak perusahaan PTPN I. Ketiganya diduga terlibat langsung dalam praktik pengalihan aset yang merugikan keuangan negara. Proses hukum terhadap mereka kini tengah berlangsung dengan penuh transparansi.
Penyitaan uang sebesar Rp 150 miliar menjadi langkah nyata dalam pemulihan kerugian negara. Kejati Sumut menekankan bahwa penyitaan ini tidak hanya sebagai bentuk hukuman, tetapi juga sebagai upaya memastikan kerugian negara dapat dikembalikan sepenuhnya.
Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan aset strategis milik negara dan nilai kerugiannya yang besar. Kejati Sumut terus memantau perkembangan kasus ini, termasuk kemungkinan adanya tersangka tambahan, agar semua pihak yang bertanggung jawab dapat diproses secara hukum.
Langkah tegas Kejati Sumut dalam menangani kasus ini diharapkan memberikan efek jera bagi pihak lain yang mencoba menyalahgunakan aset negara. Penegakan hukum yang konsisten juga bertujuan meningkatkan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum di Sumatera Utara.