Pemerintah Siapkan Langkah Besar Tertibkan Hutan dan Tambang Ilegal di Seluruh Indonesia

Table of Contents

 

Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk menindak tegas aktivitas pertambangan dan perambahan hutan ilegal. Hal ini disampaikan setelah Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama para menteri dan pimpinan lembaga di kediamannya di Hambalang, Bogor, pada Minggu, 23 November 2025. Rapat tersebut berlangsung intens sejak siang hingga malam, menunjukkan urgensi persoalan pengelolaan sumber daya alam nasional.

Dalam pertemuan itu, Presiden meminta laporan lengkap mengenai kondisi kawasan hutan dan sektor pertambangan yang selama ini menjadi sorotan. Laporan tersebut meliputi pendataan wilayah rawan pelanggaran, potensi kerugian negara, hingga dampak lingkungan yang ditimbulkan. Pemerintah menilai bahwa pembenahan tidak bisa ditunda lagi karena menyangkut masa depan ekologi dan ekonomi nasional.

Langkah penertiban akan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan aparat penegak hukum, kementerian teknis, hingga lembaga pengawasan keuangan negara. Pemerintah menekankan bahwa pendekatan yang diambil bukan sekadar operasi lapangan, tetapi juga perbaikan sistem, audit izin, dan penguatan aturan penyalahgunaan lahan. Dengan begitu, setiap penindakan akan memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain penertiban, pemerintah juga menyiapkan strategi pencegahan agar praktik ilegal tidak muncul kembali. Pengawasan digital, sistem pelaporan aktivitas tambang, serta kerja sama dengan pemerintah daerah menjadi bagian dari langkah antisipasi. Pemerintah ingin memastikan bahwa kawasan hutan dan tambang dikelola sepenuhnya untuk kepentingan rakyat, bukan kelompok tertentu.

Prabowo mengingatkan bahwa kekayaan alam adalah milik negara dan harus dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945. Karena itu, setiap pelanggaran pada sektor ini bukan hanya dilihat sebagai pelanggaran administrasi, tetapi juga berdampak langsung pada perekonomian masyarakat dan kelestarian lingkungan. Pemerintah ingin memastikan generasi mendatang tetap mendapatkan manfaat dari kekayaan alam Indonesia.

Rapat itu juga menyoroti wilayah yang selama ini sulit dijangkau aparat karena faktor geografis atau pengaruh oknum tertentu. Pemerintah merancang pendekatan khusus agar operasi penertiban tetap bisa dilakukan tanpa mengabaikan keselamatan petugas dan masyarakat. Hal ini termasuk koordinasi dengan TNI dan Polri untuk dukungan pengamanan dan logistik.

Dengan adanya rencana besar penertiban hutan dan tambang ilegal, pemerintah berharap tercipta tata kelola sumber daya alam yang lebih transparan dan berkeadilan. Langkah ini diprediksi akan berdampak pada investasi, regulasi perizinan, serta kualitas lingkungan dalam jangka panjang. Pemerintah menegaskan bahwa pembenahan dilakukan bukan untuk menghambat usaha, melainkan untuk memastikan seluruh pemanfaatan kekayaan alam berjalan sesuai hukum dan memberi manfaat nyata bagi rakyat Indonesia.