Lima Pemimpin KKB Intan Jaya Nyatakan Kembali ke NKRI, Dorong Harapan Baru Perdamaian Papua

Table of Contents

 

Lima pemimpin Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, secara resmi menyatakan kembali ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pernyataan tersebut menjadi perkembangan penting dalam dinamika keamanan Papua, khususnya di wilayah Intan Jaya yang selama ini kerap dilanda konflik bersenjata.

Pernyataan kembali ke NKRI dilakukan melalui prosesi ikrar setia yang disaksikan pemerintah daerah, aparat TNI-Polri, tokoh adat, serta tokoh masyarakat. Dalam kesempatan itu, kelima pemimpin KKB menyampaikan komitmen untuk menghentikan keterlibatan dalam aktivitas bersenjata dan kembali menjalani kehidupan sebagai warga negara Indonesia.

Keputusan ini disebut sebagai hasil dari pendekatan dialog dan komunikasi yang dilakukan secara berkelanjutan. Pemerintah daerah bersama aparat keamanan mengedepankan langkah persuasif dengan melibatkan tokoh adat dan agama, guna membuka ruang damai bagi anggota kelompok bersenjata yang ingin kembali tanpa tekanan.

Pemerintah Kabupaten Intan Jaya menyambut positif langkah tersebut dan menyatakan kesiapan mendampingi proses reintegrasi sosial. Dukungan akan difokuskan pada pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi agar para mantan anggota KKB dapat kembali beraktivitas normal dan berkontribusi bagi masyarakat setempat.

Dari sisi keamanan, aparat menilai kembalinya lima pemimpin KKB berpotensi menurunkan eskalasi konflik di Intan Jaya. Selain memperbaiki situasi keamanan, langkah ini juga diharapkan menjadi contoh bagi anggota kelompok lain untuk memilih jalur damai dan meninggalkan kekerasan.

Meski mengedepankan pendekatan humanis, pemerintah menegaskan bahwa penegakan hukum tetap menjadi prinsip utama. Setiap pelanggaran hukum yang terbukti dilakukan tetap diproses sesuai ketentuan, dengan tujuan menjaga keadilan serta memastikan stabilitas keamanan jangka panjang di Papua.

Kembalinya lima pemimpin KKB Intan Jaya ke NKRI dinilai sebagai momentum penting dalam upaya membangun Papua yang lebih aman dan damai. Pemerintah berharap langkah ini dapat memperkuat kepercayaan masyarakat, mengurangi konflik, serta membuka jalan bagi penyelesaian masalah Papua secara berkelanjutan dan bermartabat.