KPK Dalami Dugaan Pemerasan Rp1,133 Miliar oleh Dua Jaksa di Hulu Sungai Utara

Table of Contents

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan pemerasan yang melibatkan dua jaksa pada Kejaksaan Negeri (Kejari) Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan. Keduanya diduga menerima uang sebesar Rp1,133 miliar yang berkaitan langsung dengan penanganan suatu perkara hukum. Kasus ini menjadi perhatian serius karena menyentuh integritas aparat penegak hukum.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, dugaan pemerasan tersebut terjadi ketika para jaksa diduga menyalahgunakan kewenangan jabatannya dalam proses penanganan perkara. Uang yang diterima disebut-sebut berkaitan dengan upaya memengaruhi jalannya proses hukum, baik untuk meringankan, mempercepat, maupun menghentikan proses tertentu.

KPK menilai praktik semacam ini merupakan bentuk pelanggaran hukum yang serius. Pemerasan oleh aparat penegak hukum tidak hanya merugikan pihak yang terlibat secara langsung, tetapi juga mencederai rasa keadilan masyarakat serta merusak kepercayaan publik terhadap institusi hukum negara.

Dalam proses penyelidikan, KPK masih menelusuri asal-usul uang tersebut, alur penerimaan, serta peran masing-masing pihak yang terlibat. Penyidik juga mendalami kemungkinan adanya pihak lain, baik dari internal maupun eksternal lembaga penegak hukum, yang turut berperan dalam dugaan tindak pidana tersebut.

Kasus ini menambah daftar panjang perkara korupsi dan penyalahgunaan wewenang yang melibatkan aparat hukum. Publik menilai pengungkapan kasus ini penting sebagai bagian dari upaya membersihkan institusi penegak hukum dari praktik-praktik menyimpang yang selama ini dikeluhkan masyarakat.

KPK menegaskan komitmennya untuk menangani perkara ini secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu. Lembaga antirasuah tersebut memastikan bahwa status atau jabatan seseorang tidak akan menjadi penghalang dalam proses penegakan hukum apabila ditemukan bukti yang cukup.

Ke depan, pengungkapan kasus ini diharapkan menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan internal aparat penegak hukum. Penindakan tegas dinilai penting agar praktik pemerasan dan penyalahgunaan wewenang tidak kembali terulang serta kepercayaan publik terhadap hukum dapat dipulihkan.