Pemerintah Tetapkan Target Cadangan Beras 4 Juta Ton hingga 2029 untuk Perkuat Ketahanan Pangan Nasional
beritanetwork-team.web.id – Jakarta.
Pemerintah Indonesia menetapkan target cadangan beras nasional sebesar 4 juta ton hingga tahun 2029 guna memperkuat ketahanan pangan dan menjaga stabilitas harga beras di dalam negeri. Kebijakan tersebut disampaikan pemerintah pusat pada Senin, 12 Januari 2026, di Jakarta, sebagai respons atas tantangan pangan yang dipicu perubahan iklim dan dinamika pasokan global.
Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, mengatakan cadangan beras pemerintah (CBP) dalam jumlah besar diperlukan sebagai stok penyangga nasional. “Cadangan beras hingga 4 juta ton ini disiapkan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga, sekaligus menjamin ketersediaan pangan bagi masyarakat dalam situasi darurat,” ujar Arief dalam keterangan resminya, Senin (12/1/2026).
Menurut Arief, kebijakan tersebut melibatkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, serta Perum Bulog sebagai operator utama penyimpanan dan distribusi beras. Pemerintah menilai pengelolaan stok yang kuat menjadi kunci dalam menghadapi potensi krisis pangan di masa mendatang.
Penetapan target cadangan beras ini dilatarbelakangi oleh pengalaman beberapa tahun terakhir ketika produksi dan distribusi beras nasional terdampak cuaca ekstrem seperti El Nino, serta ketegangan pasokan beras global akibat pembatasan ekspor dari sejumlah negara produsen. Kondisi tersebut sempat memicu kenaikan harga beras di pasar domestik.
Direktur Utama Perum Bulog, Bayu Krisnamurthi, menegaskan bahwa pencapaian target 4 juta ton dilakukan secara bertahap dengan mengutamakan serapan beras petani dalam negeri. “Bulog fokus menyerap gabah dan beras dari petani, terutama saat panen raya, untuk memperkuat cadangan nasional dan melindungi harga di tingkat petani,” kata Bayu.
Sementara itu, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyatakan bahwa peningkatan cadangan beras harus sejalan dengan penguatan produksi nasional. Ia menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong peningkatan produktivitas pertanian melalui perbaikan irigasi, penyediaan pupuk, serta pendampingan petani. “Produksi dalam negeri tetap menjadi prioritas utama dalam menjaga ketahanan pangan,” ujarnya.
Pemerintah menyebut cadangan beras nasional tersebut akan digunakan untuk berbagai kebutuhan strategis, seperti operasi pasar saat harga beras melonjak, penyaluran bantuan pangan, serta penanganan bencana alam. Dengan stok yang memadai, intervensi pemerintah diharapkan dapat dilakukan secara cepat dan efektif.
Terkait opsi impor, Arief Prasetyo Adi menegaskan bahwa langkah tersebut hanya akan ditempuh jika produksi dan stok nasional tidak mencukupi. “Impor adalah opsi terakhir. Fokus utama pemerintah tetap pada pemenuhan cadangan dari produksi dalam negeri,” tegasnya.
Dengan kebijakan ini, pemerintah berharap Indonesia memiliki ketahanan pangan yang lebih kuat hingga 2029, mampu meredam gejolak harga beras, serta memberikan kepastian pasokan bagi seluruh lapisan masyarakat.