Pemerintah Tegaskan Komitmen Perkuat Kesetaraan Gender dan Peran Perempuan dalam Pembangunan RI

Daftar Isi

Lihat Foto

Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya untuk memperkuat kesetaraan gender serta meningkatkan peran perempuan dalam pembangunan nasional. Komitmen tersebut disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada 13 Maret 2026 di Jakarta, dalam keterangan resmi yang dirilis setelah rangkaian kegiatan nasional memperingati Hari Perempuan Internasional yang jatuh pada 8 Maret 2026.

Menteri Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi, menegaskan bahwa pemerintah terus mendorong berbagai kebijakan untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam berbagai sektor strategis. Menurutnya, perempuan memiliki peran penting dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik sehingga perlu diberikan kesempatan yang setara dalam pendidikan, pekerjaan, serta kepemimpinan.

“Pemerintah berkomitmen memperkuat kebijakan dan program pemberdayaan perempuan agar mereka memiliki akses, partisipasi, dan kesempatan yang sama dalam pembangunan nasional,” ujar Arifah Fauzi dalam pernyataan resminya di Jakarta.

Ia menjelaskan bahwa langkah tersebut berawal dari berbagai evaluasi pemerintah terhadap kondisi kesetaraan gender di Indonesia yang menunjukkan masih adanya kesenjangan di sejumlah sektor. Data pemerintah menunjukkan bahwa perempuan masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan akses ekonomi, rendahnya keterwakilan dalam jabatan kepemimpinan, serta kasus kekerasan dan diskriminasi yang masih terjadi di berbagai daerah.

Berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kemudian merumuskan sejumlah langkah strategis untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan. Program tersebut meliputi penguatan regulasi perlindungan perempuan, peningkatan akses pendidikan dan pelatihan keterampilan, serta dukungan terhadap pengembangan usaha mikro yang dikelola perempuan.

Selain itu, pemerintah juga mendorong keterlibatan perempuan dalam proses pengambilan keputusan di tingkat nasional maupun daerah. Langkah ini dilakukan melalui kerja sama lintas kementerian, pemerintah daerah, serta berbagai organisasi masyarakat yang fokus pada isu pemberdayaan perempuan.

Menurut Arifah Fauzi, keterlibatan perempuan dalam kepemimpinan sangat penting untuk memastikan kebijakan publik dapat lebih inklusif dan memperhatikan kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Ia menilai bahwa perempuan memiliki kontribusi besar dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga sekaligus memperkuat pembangunan ekonomi nasional.

Pemerintah berharap berbagai program pemberdayaan tersebut dapat meningkatkan partisipasi perempuan di berbagai bidang serta mengurangi kesenjangan gender yang masih terjadi. Melalui komitmen tersebut, pemerintah menargetkan terciptanya pembangunan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Indonesia.