Pemerintah Pulihkan 3.700 Sekolah Rusak Akibat Bencana di Sumatra, Program Rehabilitasi Segera Dimulai
Pemerintah Indonesia menyiapkan program pemulihan terhadap sekitar 3.700 sekolah yang mengalami kerusakan akibat bencana alam di Pulau Sumatra. Informasi tersebut disampaikan kepada publik pada 9 Maret 2026 berdasarkan laporan resmi pemerintah, sementara kerusakan sekolah terjadi secara bertahap sepanjang akhir 2025 hingga awal 2026 di sejumlah wilayah seperti Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat akibat banjir dan tanah longsor yang melanda kawasan tersebut.
Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencatat ribuan fasilitas pendidikan terdampak setelah serangkaian bencana hidrometeorologi terjadi di berbagai daerah di Sumatra. Banjir besar dilaporkan merendam sejumlah kawasan permukiman dan fasilitas publik, sementara tanah longsor merusak bangunan sekolah yang berada di wilayah perbukitan atau dekat lereng.
Kasatgas Pemulihan dan Rehabilitasi Infrastruktur Pendidikan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Rachmat Wahyudi, menjelaskan bahwa kerusakan sekolah terjadi akibat intensitas hujan tinggi yang berlangsung dalam waktu lama sehingga memicu banjir dan pergerakan tanah di beberapa daerah.
“Data sementara menunjukkan sekitar 3.700 sekolah di berbagai provinsi di Sumatra mengalami kerusakan dengan tingkat yang berbeda-beda, mulai dari rusak ringan hingga rusak berat,” kata Rachmat dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin, 9 Maret 2026.
Menurutnya, kronologi kerusakan fasilitas pendidikan bermula ketika curah hujan ekstrem melanda beberapa wilayah Sumatra pada akhir 2025. Kondisi tersebut menyebabkan sungai meluap dan merendam kawasan permukiman serta bangunan sekolah di beberapa kabupaten, sementara di wilayah dengan kontur tanah yang labil terjadi longsor yang merusak bangunan sekolah dan memaksa sebagian kegiatan belajar dihentikan sementara.
Di sejumlah daerah seperti Sumatra Utara dan Sumatra Barat, beberapa sekolah dilaporkan mengalami kerusakan pada ruang kelas, atap bangunan, serta fasilitas belajar akibat terendam banjir selama beberapa hari. Sementara di wilayah perbukitan di Aceh, sebagian bangunan sekolah mengalami kerusakan struktural karena tertimbun material longsor yang turun dari lereng di sekitar area sekolah.
Akibat kerusakan tersebut, sebagian siswa di daerah terdampak sempat menjalani proses belajar mengajar secara darurat dengan memanfaatkan ruang kelas sementara atau fasilitas publik lainnya. Pemerintah daerah bersama dinas pendidikan setempat kemudian melakukan pendataan kondisi sekolah guna memastikan jumlah fasilitas pendidikan yang perlu diperbaiki.
Rachmat Wahyudi menegaskan pemerintah telah menyiapkan program rehabilitasi yang akan dilakukan secara bertahap dengan memprioritaskan sekolah yang mengalami kerusakan paling parah.
“Langkah yang kami lakukan adalah melakukan verifikasi lapangan bersama pemerintah daerah agar proses rehabilitasi bisa segera dimulai dan kegiatan belajar mengajar dapat kembali berjalan normal,” ujarnya.
Melalui program pemulihan tersebut, pemerintah menargetkan ribuan sekolah di berbagai wilayah Pulau Sumatra dapat kembali berfungsi secara optimal setelah proses perbaikan selesai. Selain memperbaiki bangunan yang rusak, pemerintah juga merencanakan peningkatan standar konstruksi agar fasilitas pendidikan di daerah rawan bencana memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap potensi bencana di masa mendatang.