Mendagri Minta APEKSI Perkuat Forkopimda untuk Atasi Persoalan Daerah
Daftar Isi
Permintaan tersebut muncul sebagai respons atas masih adanya sejumlah kendala di daerah, terutama terkait stabilitas ekonomi, pengendalian inflasi, kesiapsiagaan bencana, serta efektivitas layanan publik. Pemerintah pusat menilai bahwa banyak persoalan daerah tidak bisa diselesaikan oleh satu instansi saja, melainkan membutuhkan kerja sama lintas sektor yang lebih solid dan terarah.
Dalam arahannya, Tito Karnavian menegaskan bahwa Forkopimda harus berfungsi lebih aktif sebagai wadah koordinasi nyata, bukan hanya formalitas seremonial. Ia menekankan bahwa kepala daerah bersama unsur TNI, Polri, dan kejaksaan perlu menyamakan langkah sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan kebijakan agar tidak terjadi tumpang tindih penanganan masalah di lapangan.
Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh perwakilan pemerintah kota dari berbagai daerah melalui APEKSI, yang menyampaikan kondisi dan tantangan yang mereka hadapi di wilayah masing-masing. Sejumlah kepala daerah menyoroti persoalan fiskal daerah, kesiapan menghadapi bencana alam, serta kebutuhan peningkatan kapasitas aparatur dalam merespons isu-isu mendesak di masyarakat.
APEKSI sendiri menyambut baik arahan tersebut dan menyatakan siap memperkuat koordinasi antar pemerintah kota melalui optimalisasi Forkopimda. Organisasi ini menilai bahwa sinergi antar lembaga di daerah menjadi kunci dalam mempercepat penyelesaian berbagai persoalan yang berdampak langsung kepada masyarakat, terutama di wilayah perkotaan yang kompleks.
Dengan adanya dorongan ini, pemerintah berharap Forkopimda di seluruh daerah dapat bekerja lebih efektif dalam menjaga stabilitas daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penguatan koordinasi ini juga diharapkan mampu mempercepat respon pemerintah terhadap berbagai potensi krisis, sehingga pembangunan daerah dapat berjalan lebih terarah, stabil, dan berkelanjutan.